Rabu, November 30, 2022

Asa Terakhir Sorta di Tengah Diskriminasi Pelarangan Gereja

spot_img

Kutub.id –  “Saya ingin dikebumikan dengan cara peribadatan di gereja milik sendiri,” ucap Sorta Sagala dengan suara lirih. Raut pada wajahnya terlihat berkaca; sesekali tatkala bercerita, ia ambil nafas panjang dalam posisi duduk menengah.

Kami duduk saling berhadapan, di tengah situasi di dalam rumah yang cukup ramai.

Rumah yang jadi tempat pertemuan kami merupakan kantor gerejanya. Terletak di sebuah komplek perumahan yang berada di bilangan jalan raya Baleendah, rumah yang sekurang-lebihnya telah direnovasi sejak satu tahun berjalan tersebut difungsikan sebagai titik kumpul para anggota jemaat gereja seperti Sorta. Sering juga digunakan sebagai ruang pengembangan diri secara bersama oleh mereka.

Di sebelah bagian utara rumah tersebut, berdiri sebuah bangunan yang luasnya mencapai delapan meter dikali empat meter persegi. Di ruang bagian dalamnya, berserakan kursi-kursi dan meja-meja yang, nampak kondisinya rusak tak terurus. Tak hanya itu, nyaris seluruh isi bangunannya tumbuh semak-belukar dan sekian jenis tanaman liar.

Bangunan tersebut adalah rumah ibadah gereja-nya Sorta

Saat kali pertama bertemu, kedatanganku disambutnya secara hangat, dan di tengah asyik-masyuk obrolan kami, ia menyela dengan mengatakan, “Hanya itu harapan saya saat ini. Wafat dan diritualkan di gereja milik sendiri.”

***

Harapan itu seperti mimpi yang tak kunjung terlaksana bagi Sorta Sagala, Perempuan lansia yang berasal dari Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Ia mengenang kembali masa-masa awal ketika merintis gerejanya pada sekitar tahun 1900-an.

Kala itu, gerejanya dibangun secara sederhana, di atas lahan kosong, yang pada samping areal kanan-kiri lahan tersebut tak ada penduduk. Lahan itu dibelinya secara patungan, karena memang hendak sejak awal diperuntukkan sebagai tempat ibadah bersama bagi umat Kristiani. Lokasi lahan itu berada di jalan raya penghubung Kecamatan Baleendah.

Kini, ketika kawasan itu telah berubah wajah menjadi padat penduduk, perlahan-lahan gereja yang dirintis oleh Sorta Sagala sejak bertahun lamanya itu, mulai dipermasalahkan oleh warga sekitar. Bahkan, hari ini, gerejanya dilarang untuk digunakan.

Itulah sebabnya, harapan Sorta Sagala seperti mimpi yang tak kunjung terlaksana.

Tapi Sorta Sagala tak sendiri. Ia bersama sekitar 150-an Kepala Keluarga (KK) lain yang menjadi jemaat di sana turut serta mengalami hal yang sama. Mereka semua adalah keluarga besar yang menjadi anggota jemaat di Gereja HKI Bandung Selatan. Sorta Sagala adalah satu dari tiga pendiri Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) cabang Bandung Selatan atau yang biasa familiar dikenal dengan nama HKI Bansel.

Simalakama Syarat ‘Izin Warga Sekitar’

Secara administratif, Gereja HKI Bansel bernaung di bawah nama persekutuan Gereja Huria Kristen Indonesia yang berdenominasi Lutheran. Kantor pusatnya berada di Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Sementara cabang gerejanya tersebar di banyak tempat di Indonesia, salah satunya yakni gereja HKI Bansel yang berlokasi di kawasan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Menurut penuturan Sorta, cabang gereja HKI yang berlokasi di kawasan Baleendah itu sudah ada dan resmi beraktivitas sejak tujuh belas tahun silam. Diurut lebih jauh lagi, aktivitas HKI di kawasan Bandung Raya bahkan sudah dimulai pada masa kolonial Belanda. Aspek historiografi yang panjang itu sesungguhnya tak berbanding lurus dengan nasib HKI Bansel saat ini: di mana gereja HKI Bansel menghadapi larangan untuk berdiri. Tepatnya dimulai pada 2012 hingga hari ini, saat sekelompok orang yang mengatasnamakan ‘warga sekitar’ melakukan persekusi terhadap HKI Bansel.

Kendati sudah resmi beraktivitas sejak 1900-an, justeru baru pada tahun 2012-lah Gereja HKI Bansel mendapat larangan. Apa pasalnya?

Sorta Sagala menjelaskan perihal situasi di mana warga sekitar yang awalnya menyetujui adanya HKI Bansel di kawasan Baleendah tersebut tiba-tiba dipaksa berubah haluan untuk menolaknya, akibat mendapat intimidasi  dari –apa yang disebut oleh Sorta dan para jemaat gereja– adalah ‘kelompok luar’. Praktis, hal ini berimbas pada status izin administrasi gereja yang terganjal, terkatung-katung, dan tidak bisa lagi menikmati hak konstitusionalnya dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Selagi mendapat larangan untuk menjalankan ibadah di gerejanya sendiri, sejak 2012-an itulah Gereja HKI Bansel beribadah secara berpindah-pindah.

Untuk ibadah tahunan seperti perayaan natal, gereja biasanya menyewa gedung pertemuan di dekat Alun-Alun Kecamatan Baleendah. Untuk ibadah mingguan, gereja terbiasa pula menyewa gedung pertemuan di kawasan Lanud.

Nyaris menginjak tahun kesepuluh mereka menjalankan proses ibadah dengan cara demikian, dan sampailah pada titik ini, lantas Sorta memungkasi ceritanya, “Apa salah kami beribadah di gereja sendiri? Dan sampai kapan akan terus begini?”

Sebermulanya ketika pemerintah Indonesia menetapkan aturan spesifik mengenai administrasi terkait ketentuan izin mendirikan rumah ibadah di tanah air pada tahun dua ribu enam. Aturan tersebut bernama ‘Peraturan Bersama Menteri/PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Kerukunan antar Umat Beragama dan Syarat Pendirian Rumah Ibadah’. Dari ketentuan tersebut, di-tuangkanlah belied yang cukup rigid guna syarat pendirian rumah ibadah. Di antara yang rigid itu: wajib menyertakan tanda tangan dari anggota komunitas ibadah tertentu sebanyak 60 (enam puluh) orang dan tanda tangan persetujuan dari warga sekitar sebanyak 80 (delapan puluh) orang.

Gereja HKI Bansel persis menghadapi situasi ini. Ketika ketentuan mengenai PBM tersebut disahkan pada 2006, kendati sudah berdiri sejak aturan itu ada, praktis mereka-pun mesti mengurus ulang syarat administrasi, terutama menyangkut izin warga sekitar. Situasi pasca aturan tersebut diberlakukan bak bola liar: manakala satu komunitas agama tertentu tidak mengurusnya, maka ia akan dikategorikan illegal, tetapi pada saat seluruh proses itu ditempuh, seringkali, yang terjadi adalah proses saling-jegal. Dan inilah yang dihadapi Gereja Bansel, atau gereja-gereja lain di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Dalam merespon persoalan tersebut, Ketua FKUB, Drs. Eri Ridwan Lathif, memberikan pandangannya bahwa syarat persetujuan dari warga sekitar merupakan sesuatu yang dinamis.

“Kalau gereja sendiri membangun komunikasi sosial yang baik dengan warga sekitar, maka soal izin itu bisa tidak dilanjutkan. Gereja tetap bisa beraktivitas.” Tegasnya.

Maksudnya, semua dikembalikan pada komunitas untuk mengurus aspek komunikasi sosial. Melanjutkan keterangannya ketika diwawancarai secara online pada Minggu, 25 Oktober 2022, ia mencontohkan betapa ada banyak sekali kehadiran gereja-gereja di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang secara syarat di PBM 2006, tidak diurus. “Mereka semua baik-baik saja dengan warga sekitar, terutama dari kalangan masyarakat di luar gereja.” Pungkasnya lagi.

Menanggapi masalah penolakan dan larangan beribadah yang dihadapi HKI Bansel, ia mengatakan perihal secara prosedural, dokumen-dokumen yang mesti ditempuh dalam melakukan izin ulang Gereja HKI itu ‘belum masuk meja kerjanya’. Sehingga, menurutnya hal demikian perlu dicek lagi dan diurus oleh pihak pengurus gereja. Menurut data Kemenag RI, di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sendiri, per November 2021 terdapat 4.982 masjid, 12 gereja (protestan), 1 gereja (katholik), 1 Pure serta 2 Vihara. Jumlah gereja di Kabupaten Bandung yang hanya tersedia 12 (dua belas) rumah ibadah tak sebanding dengan jumlah penduduk yang beragama nasrani di Kabupaten Bandung yang, menurut data Badan Pusat Statisik (BPS) Kabupaten Bandung per 2021  mencapai 180.865 jiwa.

Dalam konteks PBM 2006, posisi FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama sangatlah menentukan. Di level nasional, secara garis koordinasi, ia bisa berhubungan dengan kementerian agama dalam memberikan seluruh ‘laporan administrasinya’, sementara di tingkat daerah, FKUB merupakan penentu apabila suatu komunitas agama menghadapi persoalan, yakni memberi rekomendasi kepada kepala daerah. Pada saat seluruh masalah pelarangan rumah ibadah itu dikembalikan ke jalur sosial seperti komunikasi warga, lantas apakah persoalan ibadah masih kita yakini sebagai bagian dari hak dasar konstitusi?

Keragaman Denominasi

Kekristenan tidaklah pernah berdiri tunggal. Di Indonesia saja, kita mengenalnya terdapat dua entitas besar dalam kekristenan, yakni Katolik dan Protestan. Sementara itu, di dalam tubuh internal Kekristenan Protestan sendiri terdapat pelbagai macam denominasi atau madzhab-madzhab yang telah lama berdiri dan berkembang di Indonesia: sebut saja Lutheran, Calvinis, Anglikan, serta Anabaptis. Tiap denominasi memiliki ideologi hingga tata cara beribadah antar gereja yang berbeda. Betapa kompleksnya realitas tiap denominasi itu, maka dibutuhkan payung organisasi bersama, salah satunya yang cukup masyhur adalah eksistensi Persekutuan antar Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, yang memiliki struktur hierarki dari nasional, wilayah serta daerah.

Menurut Sekretaris Umum PGI Jawa Barat, Pendeta Paulus, dalam satu kesempatan wawancara pada Senin, 01 November 2022, satu dari sekian fungsi yang ada di organisasi PGI adalah fungsi representasi, yang memiliki bentuk peran sebagai jembatan komunikasi penghubung antara komunitas gereja anggota kepada pemerintah. Selain peran tersebut, PGI memiliki alat organisasi guna memberikan bantuan hukum kepada gereja anggotanya yang menghadapi persoalan di tengah masyarakat. “Dalam persoalan kasus struktural yang dihadapi gereja seperti penolakan beribadah, PGI kerap ikut membantu hadir. Termasuk di dalamnya masalah yang saat ini sedang dihadapi gereja HKI Bansel. ” Ujar Sekum PGI Jawa Barat.

Lebih lanjut Sekum PGI menerangkan betapa dalam dinamika persoalan penolakan pendirian gereja di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masalah yang hadir seringkali bukan soal regulasi, tetapi lebih pada impunitas hukum. Dalam catatannya, ia menyampaikan ada banyak gereja yang sesungguhnya sudah memenuhi syarat izin lingkungan seperti tanda tangan warga sekitar serta dokumen pendukung lain tetapi di akhir perjalanan ditolak dan diintimidasi dari sekelompok orang yang berasal dari luar wilayah Bandung, dan berakhir pada pelarangan untuk ibadah.

Hal ini menegaskan bahwa negara kalah dengan tekanan dari sekelompok orang tertentu. Ditambah lagi, ketentuan yang terdapat dalam izin lingkungan dalam bentuk tanda tangan warga sekitar dalam aturan PBM 2006 itu menurutnya memberatkan komunitas gereja. “Karena masyarakat di luar gereja taunya gereja itu ya satu, padahal ada banyak sekali denominasi, yang tidak mungkin disatukan.” Tegasnya. Sehingga penting bagi siapapun, menurutnya, memahami aspek literasi denominasi di dalam kekristenan. Tujuannya supaya ada pemahaman bahwa di dalam gereja juga punya kompleksitas keragaman mazhab seperti yang terdapat di dalam Agama Islam.

Tak ada Tebang Pilih atau Kaji Ulang Kembali PBM 2006

Lain impunitas hukum, lain ketegasan pemangku jabatan. Dalam soal penerapan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah diperlukan sikap yang adil dari para pejabatnya publiknya. Menurut Lasma Natalia Panjaitan, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung tatkala menyoroti aturan rumah ibadah tersebut, baginya akar persoalan terletak pada praktik penyelenggaraan pelayanan publik yang non-diskriminatif. Dalam kaitannya dengan penolakan rumah ibadah gereja, yang seringkali terjadi adalah pejabat di tingkat RT dan RW yang gagal memfasilitasi para warga untuk dapat memiliki rumah ibadah yang sejalan dengan prinsip konstitusi.

Produk hukum itu sejatinya adalah sesuatu yang netral, terang Lasma lebih dalam, saat diwawancara pada Jumat, 04 November 2022. Sesuatu yang netral dalam produk hukum apapun ditujukan agar tercapainya ketertiban dan keharmonisan hidup secara bersama. “Oleh sebabnya, dalam produk hukum terdapat unsur pendukung seperti masyarakat, pemerintah, infrastruktur serta materi atau aturannya.” Pungkasnya. Ketika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Dalam kasus penolakan ibadah, unsur-unsur yang tidak terpenuhi adalah kapasitas aparat pemerintah dalam memahami substansi aturannya. Dampaknya, pelayanan publik terhadap para warga pun akhirnya terhambat, bahkan terabaikan. Ini lagi-lagi, lanjut Lasma, sangat erat-kaitannya dengan pemahaman serta sikap pemerintah yang masih terkesan tebang-pilih dalam menerapkan aturan.

“Dalam konteks yuridis, PMB tentang rumah ibadah itu masih dibutuhkan selagi aparat pemerintahnya mengimplementasikannya secara adil dan non-diskriminatif. PBM tentang rumah ibadah itu untuk semua agama, yang jadi pertanyaan adalah mengapa penerapannya hanya dominan terhadap kelompok minoritas agama tertentu?” Ujar Lasma, yang sejak awal kasus gereja HKI Bansel muncul ke permukaan, ia bersama timnya di LBH Bandung berperan menjadi fasilitator terhadap pandangan-pandangan hukum dalam persoalan tersebut.

Singkatnya, implementasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Kerukunan Umat Beragama dan Izin Rumah Ibadah yang terjadi secara khusus di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih menyimpan tantangan yang cukup berarti, terutama dalam ruang lingkup penerapannya yang seringkali mendiskriminasikan kelompok minoritas agama seperti gereja. Manakala satu komunitas agama tertentu mengalami diskriminasi dalam akses terhadap pendirian rumah ibadah, maka dampak atas perlakuan diskriminasi itu bisa sangat berlapis. Tidak sekadar dampak secara materiil seperti tidak tersedianya fasilitas ibadah, tetapi juga dampak secara psikologis seperti adanya rasa trauma yang berkepanjangan.

Trauma yang Tak Berkesudahan

Pada 26 Oktober 2021 lalu, Gereja HKI Bansel yang terletak di bilangan jalan raya Kecamatan Baleendah kembali didatangi oleh sekelompok orang. Kali ini, tak hanya ‘sekelompok warga sekitar’ saja yang datang, tetapi juga dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kabupaten Bandung. Mereka meminta agar jemaat tak lagi melakukan aktivitas apapun di gereja, termasuk di antaranya merenovasi bangunan gereja yang telah lama kian tak terurus. Akibat peristiwa pelarangan itu, renovasi bangunan yang sempat berjalan pun dibatalkan oleh pihak gereja, tentu demi alasan keamanan. Tetapi dampak lain dari peristiwa itu adalah jadi pemicu adanya trigger atas trauma yang dialami perempuan HKI Bansel yang belum sepenuhnya hilang.

Sudah lebih dari 12 (dua belas) tahun berjalan, jemaat perempuan Gereja HKI Bansel hidup dalam balut kekhawatiran dan ketakutan. Mereka merasa, orang-orang pada umumnya bersikap sama seperti orang-orang yang menolak kehadiran mereka sebagai warga gereja. Sulit berkomunikasi dengan orang baru, sulit percaya dengan orang di luar komunitas mereka, sulit juga untuk membuka diri terhadap apapun yang dapat, sesungguhnya, berpotensi membantu perjuangan mereka, adalah sekian hal yang ditunjukkan oleh perempuan Gereja HKI Bansel dalam mengarungi rasa takut akibat persekusi yang pernah dialami, selama bertahun-tahun itu. Ancaman yang pernah datang bertubi-tubi untuk tidak boleh lagi menggunakan gereja meninggalkan rasa trauma yang tak bersesudahan.

Di tambah lagi, ketika gereja HKI Bansel mesti menyewa tempat untuk kegiatan ibadah secara darurat, yang jaraknya mencapai tiga sampai lima kali lipat dari tempat tinggal para jemaat di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Kondisi tersebut mengharuskan jemaat untuk merogoh kocek dua kali lipat guna kebutuhan mobilitas ke gereja, hingga melawan risiko buruk yang mungkin terjadi di tengah perjalanan, dalam kondisi panas-terik serta hujan deras. Jarak ke tempat ibadah yang jauh itu, akibat pelarangan gereja HKI Bansel, juga menyebabkan para jemaatnya perempuan memikul beban ganda. Dalam ruang lingkup rumah tangga, jemaat perempuannya mesti mengurus tanggungjawab domestik dibarengi dengan beban aktivitas sebagai jemaat di gereja. Tempat ibadah yang jauh dari semestinya tentu saja menambah beban ganda tersebut.

Seperti yang dikatakan Sorta Sagala, Jemaat Gereja HKI Bansel, ketika gereja HKI Bansel dilarang berdiri, maka kelompok perempuan dan anak-anak akhirnya sulit mendapat ruang aman untuk aktualisasi diri mereka secara kontinyu sebagai pelayan Tuhan di bumi. Bagi para jemaatnya, gereja adalah rumah kedua mereka, gereja juga jadi ruang untuk mempertemukan keluh-kesah bersama, gereja pun seringkali jadi tempat untuk banyak hal dalam melakukan kegiatan yang positif lagi bermakna di antaranya pengembangan kapasitas dan keterampilan diri para jemaaatnya, pendidikan keagamaan, pertemuan formal dan informal, aktivitas rutin ibadah wajib mingguan, bulanan, serta tahunan. Manakala gereja dilarang berdiri dan digunakan, maka seluruh aktivitas bersama pun terganggu, bahkan hilang.

Kini, dan pada masa mendatang, sudah seharusnya dengan cepat dan sigap negara memperbaiki kembali tata aturan mengenai rumah ibadah di Indonesia. Terutama bagaimana memulihkan situasi akibat pelanggaran kebebasan beragama dalam konteks rumah ibadah. Sebab, rumah ibadah bukan lagi persoalan angka ataupun administasi belaka, ia adalah soal hak.

Penulis: Diyanah Nisa

Baca Juga

Stay Connected

0FansSuka
20PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles