Soal PPN, Pelajar NU Bekasi Nilai Pemerintah Hilangkan Mutu Pendidikan

Bekasi, Kutub.id– Wacana pemerintah dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan akan mengakibatkan beberapa permasalahan di dalam dunia pendidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris PC IPNU Kabupaten Bekasi, Kefi Maulana Putra, Senin (14/6).

Menurut Kefi, ada beberapa masalah yang akan ditimbulkan, seperti pembiayaan pendidikan yang semakin mahal, meningkatnya angka putus sekolah, bahkan pendidikan dapat dijadikan sebagai ajang bisnis dengan menyampingkan mutu pendidikan.

“Ketika hal itu terjadi, maka lembaga pendidikan tidak akan fokus lagi pada tujuan pendidikan nasional. Melainkan pendidikan akan menjadi ajang bisnis dengan menyampingkan mutu pendidikan,” ungkap Kefi.

Mahasiswa Universitas Mitra Karya itu juga menerangkan, bahwa dalam Pasal 31 Undang-undang 1945 negara wajib memberikan perlindungan, serta hak bagi warga negaranya untuk mendapat pendidikan yang layak.

“Padahal kan dalam Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945, bahwa negara wajib memberikan perlindungan hak bagi warganya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kalau dikenakan pajak, ya tidak sesuai dengan UUD 1945,” kata Kefi.

Ia menegaskan, bahwa pemerintah sebaiknya fokus menciptakan sistem pembelajaran yang efektif dimasa pandemi Covid-19, bukan menerapkan kebijakan yang rumit dan menyulitkan peluang belajar bagi pelajar.

Sebagai Pelajar NU, Kefi khawatir akan adanya pengurangan belanja pendidikan terhadap para pelajar dalam mencari ilmu tambahan, seperti seorang pelajar yang ingin mengikuti les tambahan di luar pendidikan formal.

Lebih lanjut, pria kelahiran Bekasi itu berharap agar pemerintah dapat mengkaji ulang rencana tersebut guna meringankan kondisi rakyat, khusunya para pelajar di Indonesia.

“Kami sangat berharap pemerintah mengurungkan niatnya menerapkan PPN pada pendidikan, apalagi pada saat pandemi Covid-19 ketika ekonomi masyarakat lagi sulit,” pungkasnya.

Pewarta: Robiatul Adawiyah
Editor: Renita